DAMPAK FINANCIAL NUMBER GAME

Posted on Updated on

I. Pendahuluan

Dalam aktivitasnya perusahaan sudah dipastikan ingin mencapai tujuan perusahaan dengan sebaik-baiknya. Perusahaan seringkali menerapkan strategi-strategi yang mungkin bisa berdampak terhadap suatu pelanggaran etika. Segala cara mungkin dilakukan manajemen perusahaan agar tujuannya bisa tercapai. Tujuan perusahaan yang utama tentunya adalah mencapai keuntungan yang maksimal dengan sumber yang terbatas.

Pada perjalanannya tujuan perusahaan mungkin tidak tercapa dengan baik, bahkan perusahaan mungkin jadi bankrut. Manajemen perusahaan dengan segala cara menginginkan kinerjanya dinilai baik. Kondisi perusahaan yang tidak sehat seringkali oleh manajemen ditutupi dengan menampilkan atau melaporkan kinerja keuangannya tetap baik. Akibat dari kondisi seperti itulah manajemen biasanya berkolusi dengan akuntan agar kinerjanya tetap bisa dinilai baik oleh para calaon investor, pemilik atau pihak lain yang berkepentingan dengan kinerja perusahaan yang baik.

Akuntan yang diminta oleh manajemen seringkali melakukan financial numbers game. Dalam financial numbers game, manajemen melakukan permainan angka-angka atau nilai yang akan menimbulkan si pembaca laporan keuangan menilai laporan keuangannya baik. Di bawah ini saya sampaikan dua kasus financial numbers game dari luar negeri dan dari dalam negeri yang menyebabkan aturan-aturan baru pada profesi akuntan publik.

II. Kasus Enron

Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara InterNorth (penyalur gas alam melalui pipa) dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Pada saat itu rantai distribusi gas dari produsen ke konsumen sangat diatur oleh pemerintah (Amerika). Pemerintah menentukan pagu harga tertinggi gas alam yang merupakan harga yang digunakan produsen untuk menjual gas alam ke perusahaan pipa. Tingkat harga yang dibebankan perusahaan pipa kepada perusahaan utilitas lokal dan yang dibebankan perusahaan lokal kepada konsumen eceran juga diatur pemerintah berdasarkan biaya-plus (cost-plus). Akibat aturan-aturan ini, inovasi menjadi sangat kecil di bidang penyaluran gas ini.

Pemerintah Amerika kemudian melakukan deregulasi yang menyebabkan pasar menjadi semakin efisien, tetapi harga gas menjadi sulit diprediksi. Akibatnya, sebagian besar gas alam dijual dengan kontrak 30 hari. Pada tahun 1990, Enron mulai memberikan jasa sebagai perantara, atau pencipta pasar, untuk kontrak 30 hari tersebut. Aktivitas ini melibatkan perjanjian jangka pendek yang ditandatangai Enron untuk membeli gas dari beberapa produsen, menyatukan kontrak-kontrak tersebut, dan kemudian menawarkan komitmen harga jangka panjang kepada perusahaan lokal. Pada dasarnya Enron menempatkan diri sebagai mediator dan menawarkan diri untuk menanggung risiko harga untuk mendapatkan sejumlah imbalan. Dengan kata lain, Enron telah melakukan transformasi aktivitas perusahaan dari perusahaan pipa tradisional menjadi perusahaan jasa keuangan dan perdagangan. Pada tahun 2000 Enron telah menjadi pencipta pasar untuk listrik, minyak dan kertas. Bahkan Enron telah menawarkan derivatif cuaca (weather derivative), yaitu asuransi laba terhadap cuaca, seperti musim dingin yang tidak biasa sehingga permintaan pelanggan turun. Pada tahun 2000 ini segmen Jasa Penjualan yang menawarkan jasa keuangan dan perdagangan ini telah jauh melewati bisnis pipa tradisionalnya.

Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi $393 juta, naik $100 juta dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron, Kenneth Lay, menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus (special accunting charge/expense) sebesar $1 miliar yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi $644 juta. Para analis dan reporter kemudian mencari tahu lebih jauh mengenai beban $1 miliar tersebut, dan ternyata berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh CFO Enron. Akibatnya, pada 2 Desember 2001, Enron memohon untuk dinyatakan bangkrut.

2.1 Masalah yang terjadi

2.1.1 Special Purpose Vehicle (SPV/SPE) & Laporan Konsolidasi

Suatu perusahaan harus menentukan apakah mengerjakan suatu pekerjaan sendiri atau menyewa pihak lain (outsourcing). Asset yang digunakan dengan cara menyewa tidak perlu dimasukkan ke dalam neraca. Akibatnya, hal ini sering disebut off-balance-sheet financing atau pendanaan diluar neraca. Contoh transaksi yang paling umum digunakan adalah sewa guna usaha.

Perusahaan dapat mendirikan perusahaan kecil yang terpisah, yang bertugas melayani kebutuhan outsourcing ini. Perusahaan kecil ini yang disebut sebagai SPE. Untuk keperluan akuntansi, SPE dapat merupakan perusahaan yang terpisah dan independen, sehingga tidak perlu dikonsolidasi dengan perusahaan induknya.

Berkaitan dengan Enron, beberapa SPE yang dibentuknya tidak independen, karena dimiliki dan dikelola oleh CFO Enron. Selain itu, ada beberapa transaksi yang tidak mungkin dilakukan antara Enron dengan pihak independen, seperti menjual dan membeli aktiva saat melaporkan posisi keuangan.

Berikut ini ilustrasi pendanaan diluar neraca: PT A membutuhkan gedung seharga 100 juta. PT A tidak ingin pinjaman uang untuk keperluan tersebut tercatat di neracanya. Maka PT A mendirikan SPE dengan modal 3 juta dari investor pribadi diluar PT A serta 97 juta pinjaman dari bank. SPE tersebut kemudian menyewakan (operating lease) gedung tersebut ke PT A. Maka PT A dapat menggunakan gedung tanpa perlu menyajikan hutang 100 juta di neracanya. Supaya SPE tidak harus dikonsolidasikan dengan PT A, maka syaratnya adalah (sesuai EITF 90-15):

· Pendanaan pihak luar di equity adalah 3%

· Utang yang ditandangani bersama antara induk dan SPE bukan bukti kuat bahwa SPE adalah tidak independen.

· SPE yang hanya memiliki transaksi dengan induk, bukan merupakan bukti kuat bahwa SPE tersebut tidak independen.

2.1.2 Conflict of Interest

Kasus Enron menyeret pula KAP Arthur Andersen. KAP Arthur Andersen telah mengaudit Enron sejak 1985 dan selalu memberikan opini wajar tanpa syarat sampai tahun 2000. Arthur Andersen juga memberikan jasa konsultasi mengenai pembentukan SPE-SPE tersebut diatas.

2.1.3 Ethical Issue

KAP Arthur Andersen memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal. Selain itu, jika Arthur Andersen sedang memenuhi panggilan pengadilan berkaitan dengan perjanjian audit tertentu, tidak boleh ada dokumen yang dimusnahkan. Arthur Andersen memusnahkan dokumen pada periode sejak kasus Enron mulai mencuat ke permukaan, sampai dengan munculnya panggilan pengadilan. Walaupun penghancuran dokumen tersebut sesuai kebijakan internal Andersen, tetapi kasus ini dianggap melanggar hokum dan menyebabkan kredibilitas Arthur Andersen hancur. Akibatnya, banyak klien Andersen yang memutuskan hubungan dan Arthur Andersen pun ditutup.

2.2 Dampak Pada Profesi Akuntansi

2.2.1 Sarbanes Oxley Act

Akibat dari dari kasus Enron dan Arthur Andersen, pemerintah AS menerbitkan Sarbanes-Oxley Act (SOX) untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Selain itu, dibentuk pula PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) yang bertugas:

· mendaftarkan KAP yang mengaudit perusahaan publik

· menetapkan atau mengadopsi standar audit, pengendalian mutu, etika, independensi dan standar lain yang berkaitan dengan audit perusahaan publik

· menyelidiki KAP dan karyawannya, melakukan disciplinary hearings, dan mengenakan sanksi jika perlu

· melaksanakan kewajiban lain yang diperlukan untuk meningkatkan standar professional di KAP

· meningkatkan ketaatan terhadap SOX, peraturan-peraturan PCAOB, standar professional, peraturan pasar modal yang berkaitan dengan audit perusahaan publik.

2.2.2 Perubahan-perubahan yang ditentukan dalam SOX

Berikut ini beberapa perubahan yang ditentukan dalam SOX sebagai akibat dari dampak kasus Enron:

  • Untuk menjamin independensi auditor, maka KAP dilarang memberikan jasa non-audit kepada perusahaan yang di-audit. Berikut ini adalah sejumlah jasa non-audit yang dilarang:

1. Pembukuan dan jasa lain yang berkaitan.

2. Desain dan implementasi sistem informasi keuangan.

3. Jasa appraisal dan valuation

4. Opini fairness

5. Fungsi-fungsi berkaitan dengan jasa manajemen

6. Broker, dealer, dan penasihat investasi

· Membutuhkan persetujuan dari audit committee perusahaan sebelum melakukan audit. Setiap perusahaan memiliki audit committee ini karena definisinya diperluas, yaitu jika tidak ada, maka seluruh dewan komisaris menjadi audit committee.

· Melarang KAP memberikan jasa audit jika audit partnernya telah memberikan jasa audit tersebut selama lima tahun berturut-turut kepada klien tersebut.

· KAP harus segera membuat laporan kepada audit committee yang menunjukkan kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan, alternatif perlakukan-perlakuan akuntansi yang sesuai standar dan telah dibicarakan dengan manajemen perusahaan, pemilihannya oleh manajemen dan preferensi auditor.

· KAP dilarang memberikan jasa audit jika CEO, CFO, chief accounting officer, controller klien sebelumnya bekerja di KAP tersebut dan mengaudit klien tersebut setahun sebelumnya.

Berkaitan dengan pemusnahan dokumen, SOX melarang pemusnahan atau manipulasi dokumen yang dapat menghalangi investigasi pemerintah kepada perusahaan yang menyatakan bangkrut.

Selain itu, kini CEO dan CFO harus membuat surat pernyataan bahwa laporan keuangan yang mereka laporkan adalah sesuai dengan peraturan SEC dan semua informasi yang dilaporkan adalah wajar dan tidak ada kesalahan material. Sebagai tambahan, menjadi semakin banyak ancaman pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran ini.

III Kasus Kimia Farma

PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM).

Akan tetapi, Kementrian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan.

Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar.

3.1 Masalah yang terjadi

Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001.

Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi.

Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut.

Sebagai akibat dari kejadiannya, ini maka PT Kimia Farma dikenakan denda sebesar Rp 500 juta, direksi lama PT Kimia Farma terkena denda Rp 1 miliar, serta partner HTM yang mengaudit Kimia Farma didenda sebesar 100 juta rupiah. Kesalahan yang dilakukan oleh partner HTM tersebut adalah bahwa ia tidak berhasil mengatasi risiko audit dalam mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan PT Kimia Farma, walaupun ia telah menjalankan audit sesuai SPAP.

3.2 Dampak pada Profesi Akuntansi

Salah satu dampak kasus PT Kimia Farma adalah pemerintah melalui menteri keuangan menerbitkan KMK no 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik, juga disertai Bapepam yang mengeluarkan peraturan no VIII.A.2 tentang independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal.

Dalam peraturan tersebut diberlakukan larangan rangkap jabatan KAP mulai November 2002. Dengan demikian, KAP dilarang memberikan jasa audit dan konsultasi keuangan lainnya secara bersamaan pada sebuah perusahaan publik. Selain itu, diberlakukan pula pembatasan penugasan audit, yaitu KAP hanya dapat melakukan audit atas sebuah klien paling lama 5 tahun berturut-turut, dimana partnernya paling lama 3 tahun berturut-turut. KAP dan partner baru dapat menerima penugasan audit untuk klien tersebut setelah selama 3 tahun berturut-turut tidak mengaudit perusahaan tersebut.

IV Kesimpulan

Aktivitas financial numbers game yang dilakukan manajemen tidak terlepas dari bantuan akuntan. Akuntan yang melakukan hal tersebut memberikan informasi yang menyebabkan pemakai laporan keungan tidak menerima informasi yang fair. Akuntan sudah melanggar etika porfesinya.

Kejadian financial numbers game yang menyebabkan dampak yang luas terhadap tivitas bisnis yang tidak fair membuat pemerintah campur tangan untuk membuat aturan yang baru yang mengatur profesi akuntan dengan maksud mencegah adanya praktik-praktik yang akan melanggar etika oleh para akuntan publik.

Daftar Pustaka

Bapepam, Kasus PT Kimia Farma Tbk, Siaran Pers Bapepam, 27 Desember 2002

Bapepam, Peraturan No VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan Yang Memberikan jasa Audit di Pasar ModalImam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tungga, Memahami Sarbanes-Oxley Act (SOX) 2002, Harvarindo, 2005

KMK NO 423/kmk.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik

Tempo Interaktif, Kimia Farma Lakukan Kesalahan Pencatatan Laporan Keuangan, 3 Oktober 2002

Tempo Interaktif, Hasil Audit Kimia Farma akan Selesai Akhir September, 19 September 2002

Tempo Interaktif, Bapepam Larang Peran Ganda Akuntan Publik, 4 November 2002

One thought on “DAMPAK FINANCIAL NUMBER GAME

    Sadhono Hadi said:
    April 10, 2008 pukul 4:08 pm

    Pelanggaran Etika dalam bidang Akutansi dampaknya luar biasa bagi sebuah perusahaan. Pelanggaran etika pada bidang lain, misalnya produksi, promosi, masih bisa diperbaiki dengan memperbaiki produksi atau memasang iklan permintaan maaf, yang justru selain bersifat remedial, malah bisa lahan promosi baru.
    Pada bidang akutansi contoh yang paling dahsyat adalah hancurnya Enron dan sekaligus Arthur Andersennya.
    Kode etik akuntan menjadi hal yang sangat critical, utamanya pada carut-marutnya perilaku berbisnis di negeri ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s